RADAR MALIOBORO – Gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang difasilitasi oleh Amerika Serikat, Qatar, Mesir, dan Turki kembali dipertanyakan setelah udara Israel di Gaza menewaskan lebih dari 100 orang. Israel mengklaim serangan itu sebagai respons atas pelanggaran oleh Hamas yang dituduh menembaki tentara Israel di Rafah.
Serangan tersebut menghantam permukiman, sekolah, dan tempat pengungsi, dengan sebagaian besar korban adalah perempuan dan anak-anak. Komisioner HAM PBB Volker Turk menyebut kematian warga sipil itu sebagai tragedi dan mendesak Israel mematuhi hukum internasional.
Amerika Serikat memainkan peran penting dalam menjaga kesepakatan tetap berjalan. Meski secara terbuka mendukung hak Israel untuk merespons, pejabat AS secara pribadi meminta Israel menahan diri agar gencatan senjata tidak runtuh.
Sebelumnya, Wasington berhasil menekan Israel untuk membuka kembali perbatasan dan menahan serangan balasan setelah insiden pada 19 Oktober 2025. Kini, keterlibatan aktif Gedung Putih dengan menjadi penentu kelangsungan kesepakatan tersebut.
Sebagai bagian dari kesepakatan, Hamas telah mengembalikan 20 sandera, sementara Israel membebaskan hampir 2.000 tahanan Palestina. Namun, tekanan dari kelompok sayap kanan di Israel mendorong seruan untuk melanjutkan perang skala penuh.
Meski Gedung Putih berupaya mencegah eskalasi, Israel tetap diberi ruang untuk merespons pelanggaran yang dianggap nyata. Ketegangan politik di dalam kabinet Israel turut memengaruhi arah kebijakan terhadap Hamas.
Baca Juga: Tiwul: Pilihan Tepat Pengganti Nasi yang Kaya Manfaat untuk Kesehatan Anda
Hamas sendiri menyatakan tetap berkomitmen pada gencatan senjata, meski mengecam keras serangan Israel. Menurut pengamat, Hamas memilih bertahan karena melihat gencatan senjata sebagai opsi paling serius realistis, terutama dengan perhatian besar dari Presiden Trump. Namun jika kekerasan terus berulang seperti yang terjadi baru-baru ini, maka gencatan senjata hanya akan menjadi istilah kosong tanpa makna nyata di lapangan.
Baca Juga: Purbaya Yudhi Sadewa Menolak Godaan Politik, Fokus pada Perbaikan Ekonomi
Meskipun AS merupakan kekuatan besar di balik kesepakatan ini, Mesir dan Qatar dalam banyak hal sama pentingnya.
Qatar telah lama menjadi tuah rumah bagi para Pemimpin Hamas serta sejak serangan kelompok itu terhadap Israel pada 7 Oktober 2025 yang memicu perang, putaran demi putaran perundingan damai yang melibatkan CIA dan Mossad, badan intelijen luar negeri Israel.
Menariknya, meskipun terjadi perumpahan darah baru di Gaza, Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al-Tani, mengatakan kepada audiens AS pada hari Rabu, “Untungnya, saya pikir pihak-pihak utama, keduanya (Israel dan Hamas), mengakui bahwa gencatan senjata harus dipertahankan dan mereka harus mematuhi perjanjian tersebut.”
Dr Robert Pinfold, dosen Studi Pertahanan di King’s College London, berbicara tentang melangkah maju melampaui pertama rencana Trump untuk Gaza, ia kurang optimis. Ia menambahkan bahwa “Gencatan senjata akan tetap berada dalam ketidakpastian,” ujarnya.
“Prospek ‘perdamaian’ atau pembangunan kembali Gaza masih sangat jauh.”
(Hanifah Okta)
Editor : Iwa Ikhwanudin