RADAR MALIOBORO - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Zainal Arifin Mochtar kembali menyuarakan kritik tajam terhadap institusi kepolisian. Dalam pernyataannya yang viral melalui video di YouTube, Zainal Arifin Mochtar menegaskan bahwa Polri memiliki kewenangan yang terlalu luas, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan penyimpangan.
"Pemerintahan polisi memiliki kewenangan yang terlalu luas," ujar Zainal Arifin Mochtar dalam klip berjudul "Zainal Arifin Mochtar - the police have too much authority" yang diunggah di platform YouTube (https://youtu.be/m212YA3getw). Pernyataan ini sejalan dengan diskusi publik terkini di UGM, Yogyakarta, yang membahas masa depan demokrasi Indonesia dan tindak lanjut reformasi Polri.
Menurutnya, beban kewenangan berlebih membuat Polri sulit fokus pada fungsi utama sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ia mendesak adanya reformasi struktural besar-besaran, termasuk merapikan kelembagaan kepolisian agar tidak lagi terjebak dalam praktik yang menyimpang seperti hedonisme dan arogansi aparat.
Kritik ini muncul di tengah isu hangat pasca-berbagai kasus yang melibatkan anggota Polri, serta diskusi di Kampus UGM pada awal Februari 2026. Forum tersebut dihadiri perwakilan Mabes Polri, akademisi, dan mahasiswa, yang menyoroti perlunya pembenahan rekrutmen, pendidikan, transparansi kekayaan, hingga pembatasan polisi menduduki jabatan sipil.
Zainal Arifin Mochtar menambahkan, momentum reformasi Polri saat ini sangat tepat untuk dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya pengawasan semata. "Ini saatnya merapikan kelembagaan kepolisian agar sesuai dengan semangat demokrasi," tegasnya.
Pernyataan Guru Besar UGM ini mendapat atensi luas di kalangan masyarakat Yogyakarta dan nasional, terutama di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas keamanan dan penegakan hukum yang berkeadilan. (iwa)
Editor : Iwa Ikhwanudin