SINGAPURA – Mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan pemerintah untuk tidak panik namun segera mengambil kebijakan tepat menghadapi fluktuasi harga energi dunia yang kini berdampak ke Indonesia.
Dari Singapura, Rabu (25 Maret 2026), SBY menyampaikan amatan langsungnya melalui akun X resmi @SBYudhoyono.
Ia mencatat bahwa gejolak harga minyak, gas, dan BBM telah dirasakan banyak negara, termasuk di Asia.
Beberapa negara tetangga seperti Filipina dan Korea Selatan telah mengumumkan langkah konkret untuk melindungi perekonomian mereka.
“Untuk Indonesia, kita tak perlu panik. Meskipun, langkah-langkah kita tidak boleh terlambat dan tidak tepat,” tulis SBY.
Berdasarkan pengalaman memimpin Indonesia periode 2004-2014, SBY mengingatkan bahwa Indonesia pernah menghadapi krisis serupa.
Harga minyak meroket tajam pada 2004-2005, 2008, dan 2013.
Saat itu, tekanan terhadap APBN sangat berat: defisit melebar, inflasi naik, dan dampak terberat dirasakan masyarakat miskin.
“Kita pilih kombinasi kebijakan yaitu penambahan subsidi dan penaikan harga BBM. Pemerintah juga melakukan kampanye penghematan energi besar-besaran,” ungkapnya.
Meski keputusan tersebut menuai pro dan kontra keras, bahkan demonstrasi dan perdebatan di parlemen, hasilnya ekonomi Indonesia berhasil diselamatkan.
Masyarakat tidak mampu dilindungi melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
SBY menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini telah mempersiapkan kebijakan yang diperlukan.
Ia mendukung gerakan penghematan energi untuk menekan defisit anggaran, khususnya APBN 2026.
Beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan pemerintah, menurut SBY, adalah menjaga pertumbuhan ekonomi (growth), mengelola inflasi agar stabil, mencegah PHK massal (job security), serta tetap melindungi kelompok rentan yang hidupnya semakin sulit akibat kenaikan harga energi.
“Yang sangat penting adalah tetap terlindunginya saudara-saudara kita kaum tak mampu,” tegas SBY.
Pesan SBY ini langsung mendapat perhatian publik.
Banyak netizen mengapresiasi pengalaman dan kearifan beliau, sekaligus mendorong pemerintah untuk memprioritaskan kebijakan pro-rakyat di tengah tekanan fiskal saat ini.
Dalam konteks Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), fluktuasi harga BBM dan energi berpotensi memengaruhi sektor pariwisata, transportasi, serta daya beli masyarakat.
Pengamat lokal berharap pemerintah pusat dan daerah dapat berkoordinasi agar dampak terhadap UMKM dan warga Jogja dapat diminimalkan. (iwa)
Editor : Iwa Ikhwanudin