TEHERAN – Iran menyerukan pertanggungjawaban internasional menyusul serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap infrastruktur energi, pabrik baja, pembangkit listrik, serta situs nuklir sipil di wilayahnya. Serangan ini diklaim bertentangan dengan batas waktu diplomasi yang telah diperpanjang oleh Presiden Donald Trump, memicu kekhawatiran eskalasi konflik di Timur Tengah yang berdampak pada harga minyak dunia.
Menurut laporan Tasnim News Agency yang dikutip dari pernyataan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, Israel telah menyerang dua pabrik baja terbesar Iran, sebuah pembangkit listrik, serta situs nuklir sipil lainnya. Araghchi menegaskan bahwa serangan tersebut dilakukan dengan klaim koordinasi bersama AS dan melanggar tenggat diplomasi yang diberikan Trump.
"Iran akan meminta harga berat atas kejahatan Israel," tegas Araghchi. Ia menambahkan bahwa serangan ini bertentangan dengan perpanjangan deadline 10 hari untuk negosiasi yang diumumkan Trump baru-baru ini.
Serangan terbaru ini terjadi pada Jumat (27 Maret 2026), menargetkan fasilitas seperti pabrik baja Mobarekeh di Esfahan dan Khuzestan Steel Company di dekat Ahvaz, serta infrastruktur nuklir di Arak (heavy water plant) dan Ardakan (yellowcake production plant). Pihak Iran menyebut serangan ini sebagai pelanggaran terhadap norma internasional karena menyasar fasilitas sipil yang vital bagi kehidupan masyarakat.
Konflik yang semakin memanas ini telah mendorong lonjakan harga minyak mentah dunia. Sebelumnya, serangan-serangan serupa menyebabkan harga Brent sempat melonjak hingga lebih dari 5 persen, bahkan menyentuh level di atas USD 100 per barel di beberapa periode Maret 2026. Gangguan pasokan dari kawasan Teluk Persia dikhawatirkan akan semakin parah jika Iran melaksanakan ancamannya menargetkan infrastruktur energi regional.
Iran juga memperingatkan bahwa pihaknya tidak akan lagi membalas dengan prinsip "mata ganti mata", melainkan akan memberikan respons yang lebih tegas. Ancaman ini mencakup potensi serangan terhadap target energi di negara-negara Teluk yang memiliki kepentingan AS.
Sementara itu, banyak pengamat dan netizen di media sosial meragukan efektivitas hukum internasional dalam konflik ini. Beberapa komentar menekankan bahwa "tidak ada lagi komunitas internasional yang adil" dan menyarankan Iran untuk melakukan aksi balasan langsung daripada hanya menuntut akuntabilitas.
Eskalasi ini merupakan kelanjutan dari serangkaian serangan yang dimulai sejak akhir Februari 2026. AS dan Israel telah melancarkan ratusan serangan udara terhadap target militer, nuklir, dan industri Iran. Di sisi lain, Iran merespons dengan serangan rudal dan drone ke Israel serta fasilitas energi di beberapa negara Teluk.
Pemerintah AS di bawah Trump sempat memberikan jeda serangan terhadap infrastruktur energi Iran untuk memberi ruang diplomasi, namun serangan Israel baru-baru ini memicu kecaman dari Tehran yang menyebutnya sebagai pelanggaran.
Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah menyuarakan keprihatinan dan menyerukan penahanan diri dari semua pihak untuk menghindari risiko radiasi dan dampak kemanusiaan yang lebih luas.
Bagi Indonesia sebagai negara importir minyak, lonjakan harga minyak dunia akibat konflik ini berpotensi memengaruhi inflasi, harga BBM, dan biaya transportasi. Pemerintah diharapkan memantau perkembangan dan menyiapkan langkah antisipasi, termasuk diversifikasi sumber energi dan percepatan transisi ke energi terbarukan.
Konflik ini juga menjadi pengingat penting akan kerapuhan stabilitas geopolitik Timur Tengah yang selalu berdampak global, termasuk pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. (iwa)
(Artikel ini disusun berdasarkan laporan Tasnim News Agency dan sumber berita internasional terkini per 28 Maret 2026)
Editor : Iwa Ikhwanudin