RADAR MALIOBORO – Meski Indonesia dikenal teguh membela Palestina, pemerintah melalui Kementerian ESDM memberikan konsesi Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu di Halmahera Barat, Maluku Utara, kepada PT Ormat Geothermal Indonesia yang berafiliasi dengan Ormat Technologies (perusahaan asal Israel-Amerika).
Keputusan ini menuai kritik keras dari netizen dan aktivis pro-Palestina.
Keputusan pemerintah memberikan hak pengelolaan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu di Halmahera Barat, Maluku Utara, kepada PT Ormat Geothermal Indonesia menuai kontroversi besar di media sosial dan kalangan masyarakat sipil.
Berdasarkan pengumuman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tertanggal 8 Januari 2026, PT Ormat Geothermal Indonesia ditetapkan sebagai pemenang lelang WKP Telaga Ranu setelah melalui proses tender kompetitif.
Proyek ini ditargetkan menghasilkan energi listrik hingga 40 MW dan menjadi bagian dari strategi nasional mencapai Net Zero Emission 2060 serta menggantikan pembangkit listrik berbahan bakar diesel di wilayah timur Indonesia.
PT Ormat Geothermal Indonesia merupakan anak perusahaan Ormat Technologies Inc., perusahaan energi panas bumi global yang berbasis di Amerika Serikat namun memiliki akar kuat di Israel.
Perusahaan ini didirikan oleh insinyur Israel, memiliki fasilitas manufaktur utama di sana, dan sahamnya diperdagangkan di bursa Tel Aviv.
Keterkaitan ini menjadi sorotan utama karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel dan secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Akun berita Palestina Quds News Network (@QudsNen) melalui unggahan di platform X (Twitter) pada 15 Februari 2026 menyoroti kontradiksi tersebut.
“Meski menampilkan diri sebagai pembela hak Palestina, Indonesia memberikan konsesi panas bumi di Halmahera kepada perusahaan yang terkait sistem ekonomi Israel,” tulis akun tersebut, disertai kritik terhadap potensi kerusakan lingkungan hutan lindung di kawasan tersebut.
Reaksi warganet Indonesia langsung membanjiri unggahan tersebut. Ribuan komentar dari pengguna berbahasa Indonesia menegaskan bahwa keputusan ini bukan mewakili rakyat Indonesia.
Beberapa komentar viral di antaranya:
- “Bukan Indonesia, tapi PRABOWO. Kami tidak mengklaim dia sebagai presiden kami,” tulis salah satu warganet.
- “Not in my name. Ini memalukan bagi saya sebagai orang Indonesia,” ujar akun lain.
- “Pemerintah bukan kami. Kami tetap bersama Palestina, kutuk zionis!” tegas pengguna lainnya.
Banyak netizen menekankan perbedaan antara sikap pemerintah dan sentimen mayoritas rakyat Indonesia yang pro-Palestina, terutama di tengah isu-isu terkini seperti keterlibatan dalam Board of Peace dan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat.
Dari sisi lingkungan, proyek Telaga Ranu juga mendapat sorotan karena berada di kawasan hutan rapuh di Pulau Halmahera.
Aktivis lingkungan khawatir eksplorasi dan eksploitasi panas bumi berpotensi mencemari sumber air dan merusak ekosistem.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian ESDM maupun Istana Kepresidenan terkait kritik yang beredar luas di media sosial.
Kasus ini kembali menegaskan dilema antara target transisi energi hijau nasional dan komitmen politik luar negeri Indonesia terhadap isu Palestina yang telah menjadi bagian identitas bangsa sejak era Soekarno. (iwa)
Editor : Iwa Ikhwanudin