RADAR MALIOBORO – Hari Demokrasi Internasional 2026 menjadi momentum bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk kembali menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Peringatan yang jatuh setiap 15 September tersebut tahun ini mengangkat perhatian terhadap demokrasi deliberatif sebagai salah satu pendekatan untuk memperluas ruang partisipasi publik.
UN Democracy Fund (UNDEF) bersama UN Office for Partnerships menggelar agenda bertajuk International Day of Democracy: Raising Hands and Voices – Fostering Agency and Ownership through Deliberative Democracy. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 15 September 2026 di Markas Besar PBB, New York.
Forum tersebut membahas bagaimana masyarakat dapat memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan berbagai keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Salah satu pembahasan yang diangkat adalah pengalaman sejumlah negara dalam menerapkan citizens' assemblies sebagai bentuk partisipasi publik.
Peringatan Hari Demokrasi Internasional sekaligus menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak semata-mata berhenti pada pelaksanaan pemilu. Demokrasi juga menyangkut bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam proses politik dan pemerintahan secara berkelanjutan.
Baca Juga: Masuk Usia 40 Tahun, Jangan Asal Pilih Skincare! Ini Kandungan yang Perlu Diperhatikan
PBB menekankan pentingnya membuka ruang bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan pandangan. Dialog, partisipasi, dan keterwakilan dinilai menjadi elemen penting dalam menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif.
Keterlibatan masyarakat juga dianggap dapat membantu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi dan kebijakan yang dihasilkan. Ketika masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendengarkan perspektif berbeda, keputusan yang diambil diharapkan lebih mampu menjawab kebutuhan publik.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam pesan Hari Demokrasi Internasional 2026 menegaskan bahwa demokrasi memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pemilu.
Demokrasi, menurutnya, juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia, penegakan supremasi hukum, serta kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan sipil dan politik.
Kemampuan untuk berdialog di tengah perbedaan juga menjadi bagian penting dalam menjaga kehidupan demokratis. Perbedaan pandangan tidak seharusnya menjadi penghalang bagi masyarakat untuk berdiskusi dan mencari titik temu.
Dengan adanya ruang dialog yang terbuka, masyarakat dapat menyampaikan kepentingannya sekaligus memahami sudut pandang kelompok lain. Proses tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya keputusan yang lebih inklusif dan mendapat kepercayaan masyarakat.
Hari Demokrasi Internasional ditetapkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 62/7 pada 2007. Sejak saat itu, peringatan tersebut dilaksanakan setiap 15 September.
Momentum tersebut digunakan untuk melihat kembali perkembangan demokrasi di berbagai belahan dunia sekaligus meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya partisipasi masyarakat.
Baca Juga: Lansia di Jepang Cetak Rekor, 100 Ribu Warga berusia Lebih dari 1 Abad
Di era ketika teknologi informasi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan pendapat, ruang partisipasi publik juga semakin luas. Media sosial dan berbagai platform digital memungkinkan masyarakat ikut terlibat dalam diskusi mengenai isu-isu publik.
Namun, kebebasan tersebut juga membutuhkan tanggung jawab. Kemampuan menyampaikan pendapat perlu diimbangi dengan sikap kritis dalam menerima informasi agar ruang demokrasi digital tidak justru dipenuhi informasi yang menyesatkan.
Hari Demokrasi Internasional 2026 pada akhirnya menjadi pengingat bahwa demokrasi membutuhkan keterlibatan masyarakat. Bukan hanya saat pemilu berlangsung, tetapi juga melalui keberanian menyampaikan suara, kesediaan mendengarkan perbedaan, dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan.