JOGJA - Di kawasan yang seharusnya ramah bagi pelaku usaha, ada cerita yang membuat hati terenyuh. Seorang pengusaha kuliner bernama Bolosego mengaku kesulitan menjalankan usahanya di Alun-Alun Kidul atau yang akrab disebut Alkid, Yogyakarta. Ia sudah membawa surat izin resmi dari Keraton, tapi kenyataan di lapangan jauh berbeda.
Setiap kali membuka lapak, ia merasa ada tekanan yang datang bertubi-tubi. Bukan dari pelanggan atau cuaca, melainkan dari pihak-pihak yang meminta “kontribusi”. Rasa lelah bercampur kecewa jelas terasa saat ia menceritakan pengalamannya.
Yang paling membuatnya terkejut adalah soal parkir kendaraan operasional. Awalnya diminta membayar Rp2,5 juta per hari. Angka yang cukup tinggi untuk usaha kecil-menengah. Setelah negosiasi, angka itu turun menjadi Rp1 juta sehari. Namun tetap saja, beban itu terasa berat.
Bukan hanya soal uang. Ia juga diminta menyediakan jatah makan untuk sepuluh orang yang disebut sebagai “oknum”. Bayangkan, setiap hari harus menyiapkan porsi ekstra tanpa kejelasan siapa yang berhak menerimanya.
Ada lagi permintaan makanan untuk tiga orang yang mengaku polisi. Entah benar atau tidak, situasi ini membuat suasana menjadi tidak nyaman. Pedagang yang seharusnya fokus melayani pembeli justru harus memikirkan “jatah” pihak tertentu.
Baca Juga: Baru 10 Tahun, Fara Shakila Bikin Haru Lewat Peran Rere di Film Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?
Alun-Alun Kidul selama ini dikenal sebagai ruang publik yang hidup. Banyak warga dan wisatawan datang menikmati suasana malam Jogja. Namun cerita Bolosego mengingatkan kita bahwa di balik keramaian, ada praktik yang mengganggu.
Pengusaha ini tidak menuduh sembarangan. Ia hanya menyampaikan apa yang dialaminya secara langsung. Ia berharap ada kejelasan, siapa yang berwenang dan apa yang legal. Karena izin dari Keraton sudah ia miliki.
Praktik pungutan seperti ini bukan hal baru di beberapa titik wisata. Namun setiap kali muncul, selalu meninggalkan luka bagi pelaku usaha kecil. Mereka yang sudah berusaha taat aturan justru merasa diperas.
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam keluhan tersebut. Masyarakat menunggu penjelasan agar duduk perkaranya jelas. Apakah benar ada pungutan resmi, atau justru praktik liar yang merugikan?
Baca Juga: Bumi Makin Haus, Cadangan Air Dunia Menurun, Apa Dampaknya?
Bagi pengusaha kuliner seperti Bolosego, setiap rupiah sangat berarti. Uang yang seharusnya dipakai mengembangkan usaha, membeli bahan baku, atau membayar karyawan, harus dialihkan untuk “biaya” yang tidak jelas.
Cerita ini menjadi pengingat bahwa ruang publik seharusnya melindungi, bukan membebani. Alkid yang indah dan ramai sepatutnya menjadi tempat tumbuhnya usaha, bukan tempat munculnya keluhan.
Semoga ada langkah konkret dari pihak berwenang. Agar pengusaha kecil bisa berjualan dengan tenang, dan wisatawan tetap menikmati Jogja tanpa bayang-bayang pungli. Karena pada akhirnya, yang dirugikan adalah warga biasa yang hanya ingin mencari nafkah.
Editor : Iwa IkhwanudinSumber : Berbagai Sumber