JOGJA - Peta penataan kawasan wisata ikonik Malioboro di Kota Yogyakarta kini resmi memasuki babak baru yang sangat menentukan arah keberlanjutan pariwisata serta tata ruang daerah.
Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta merencanakan seluruh koridor jalan utama tersebut bakal bersih total dari lalu lalang kendaraan bermotor pada bulan November 2026 mendatang.
Menanggapi rencana Malioboro kawasan full pedestrian tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta langsung bergerak cepat mematangkan berbagai infrastruktur penunjang yang dinilai sangat mendesak.
Salah satu fokus prioritas dalam persiapan ini adalah menjamin ketersediaan lokasi memarkir kendaraan yang representatif, aman, dan mudah diakses para wisatawan maupun warga lokal.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan bahwa pemataan kantong parkir baru harus diselesaikan secara cermat jauh-jauh hari sebelum kebijakan penghentian akses kendaraan resmi diberlakukan.
Jika kantong parkir tidak disiapkan secara matang, Pemkot Yogyakarta memprediksi bakal muncul kendala lalu lintas baru yang berpotensi menyulitkan pergerakan wisatawan saat hendak berkunjung.
Pemkot Yogyakarta kini gencar menyisir sejumlah lahan potensial di sekitar jalan penyangga Malioboro untuk kemudian dialihfungsikan menjadi area penampungan kendaraan bermotor pengunjung.
Salah satu lokasi strategis yang telah ditinjau langsung oleh Wali Kota Hasto Wardoyo adalah kompleks bangunan SMP Negeri 3 Yogyakarta di Jalan Pajeksan, Gedongtengen.
Lahan sekolah tersebut dinilai menyimpan peluang serta potensi besar untuk difungsikan sebagai tempat parkir kendaraan bagi para pengunjung yang hendak berwisata jalan kaki.
Mantan Bupati Kulon Progo itu menekankan bahwa pemenuhan ruang parkir pengganti merupakan kewajiban primer pemerintah kota sebelum aturan sterilisasi jalan benar-benar diterapkan secara penuh.
Selain persoalan tempat parkir pengunjung umum, Pemkot Yogyakarta juga memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan operasional harian para pelaku usaha serta seniman di Malioboro.
Penerapan kawasan pejalan kaki penuh dipastikan tidak boleh mematikan roda perekonomian pemilik pertokoan, manajemen perhotelan, maupun musisi jalanan yang beraktivitas sehari-hari di kawasan tersebut.
Hasto Wardoyo bahkan terjun langsung menggelar dialog bersama sekitar 180 musisi jalanan Malioboro untuk mendengarkan secara detail aspirasi serta kendala teknis yang mereka alami.
Para pekerja seni tersebut mengeluhkan mahalnya beban pengeluaran parkir bulanan akibat skema pembayaran tarif parkir yang dihitung berdasarkan lamanya waktu atau durasi memarkir.
Menanggapi keluhan musisi tersebut, Pemkot Yogyakarta tengah merumuskan formula solusi inovatif melalui penerapan sistem identifikasi digital atau akses khusus berbasis teknologi digital.
Fasilitas penanda digital ini dirancang untuk memberikan keringanan tarif parkir bagi seniman lokal agar penghasilan harian mereka tidak tergerus oleh pengeluaran biaya parkir.
Akses digital khusus ini nantinya juga akan diterapkan bagi armada kendaraan logistik pertokoan serta operasional pengangkut tamu hotel untuk mempermudah aktivitas bongkar muat barang.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menjelaskan bahwa target 1 November mendatang merupakan titik awal penguatan momentum persiapan di lapangan.
Penetapan target tersebut bukan berarti kawasan Malioboro langsung disterilkan secara total dalam satu hari, melainkan penanda dimulainya tahapan evaluasi dan penyesuaian secara bertahap.
Berbagai langkah teknis penunjang juga telah direalisasikan Pemprov DIY, salah satunya berupa pemasangan struktur portal regol ayom di sejumlah sirip jalan menuju Malioboro.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengevaluasi perkembangan situasi di lapangan agar skema Malioboro full pedestrian dapat terwujud secara maksimal, aman, dan inklusif.
Editor : Iwa IkhwanudinSumber : Radar Jogja