RADAR MALIOBORO - Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap keras pemerintahannya terhadap praktik tambang ilegal. Di hadapan para pemimpin dunia dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Prabowo menyatakan bahwa pemerintah telah menindak tegas tambang-tambang ilegal di berbagai wilayah Indonesia.
“Hingga saat ini, kami telah menutup 1.000 tambang ilegal,” kata Prabowo dalam pidatonya di Davos, Kamis (22/1/2026).
Ia juga mengungkapkan bahwa masih ada sekitar 1.000 tambang ilegal lain yang kini dalam proses penertiban.
Menurut Prabowo, langkah ini merupakan bagian dari penegakan hukum paling tegas di sektor kehutanan dan sumber daya alam sepanjang sejarah Indonesia. Dalam satu tahun masa pemerintahannya, negara telah menyita sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan tambang ilegal, serta mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai lebih dari 1 juta hektare lahan di kawasan hutan lindung.
Ia menyebut praktik penguasaan lahan dan tambang ilegal sebagai bentuk “ekonomi keserakahan” yang merusak lingkungan dan merugikan rakyat. Prabowo menegaskan tidak akan mundur meski menghadapi tekanan dari elite atau kepentingan besar.
“Tidak boleh ada kompromi. Rakyat menuntut penegakan hukum, dan saya akan menepati sumpah saya,” tegasnya.
Prabowo juga memaparkan bahwa penertiban tambang ilegal berjalan seiring dengan agenda besar pemerintah, yaitu untuk menjaga stabilitas ekonomi, menurunkan kemiskinan ekstrem, serta memastikan sumber daya alam dikelola untuk kepentingan publik, bukan segelintir pihak.
Pernyataan ini menjadi sinyal jelas bahwa pemerintahan Prabowo memilih jalur konfrontatif terhadap tambang ilegal, sekaligus menempatkan isu lingkungan dan keadilan hukum sebagai pesan utama Indonesia di panggung global.
(Affrendi Kurniawan)
Editor : Iwa Ikhwanudin