Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ironi Kamar Kosong: Menggugat Ketergantungan Struktural Perhotelan pada APBN

D
Akademisi dan Pelaku Usaha Pariwisata, Dr. Purwanto Yudhonagoro, S.E., M.Par., CHA.
Akademisi dan Pelaku Usaha Pariwisata, Dr. Purwanto Yudhonagoro, S.E., M.Par., CHA.

Advertisement

 

Oleh

Dr. Purwanto Yudhonagoro, S.E., M.Par., CHA

Advertisement

Lobi-lobi hotel bintang yang biasanya riuh oleh aparatur sipil negara (ASN) berpakaian batik, kini mendadak senyap. Ruang-ruang pertemuan (ballroom) yang kerap menggema dengan suara moderator seminar, kini terkunci rapat. Pemandangan ini bukan imbas dari gelombang pandemi baru, melainkan dampak langsung dari selembar surat edaran pengetatan ikat pinggang: efisiensi anggaran pemerintah.

Ketika pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran perjalanan dinas dan paket rapat (MICE), industri perhotelan langsung mengalami "guncangan budaya". Fenomena ini memicu sebuah pertanyaan akademis yang mendasar: mengapa sektor yang digadang-gadang sebagai motor penggerak ekonomi sekunder ini begitu rapuh ketika keran anggaran publik sedikit dikencangkan?

Anatomi Ketergantungan: Ketika APBN Menjadi 'Napas' Utama

Secara teoretis, industri perhotelan dan pariwisata seharusnya bertumpu pada hukum pasar yang sehat—kondisi di mana daya beli publik dan korporasi swasta menjadi motor utama permintaan (demand). Namun, realitas empiris di Indonesia menunjukkan anomali yang akut. Selama lebih dari satu dekade, terjadi simbiosis mutualisme yang semu antara birokrasi dan korporasi perhotelan.

Bagi banyak hotel, khususnya di kota-kota administratif non-wisata, agenda pemerintah seperti konsinyering, rapat koordinasi, hingga evaluasi kinerja tahunan bukan lagi sekadar bonus musiman. Aktivitas tersebut telah bergeser menjadi core business yang menjamin arus kas tetap positif.

Berdasarkan perspektif ekonomi publik, kondisi ini mencerminkan adanya market distortion (distorsi pasar). Hotel tidak lagi bertarung meningkatkan kualitas layanan demi memikat wisatawan domestik atau internasional, melainkan berlomba-lomba memenangkan paket pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP). Akibatnya, ketika kebijakan fiskal bergeser ke arah hemat (fiscal austerity), industri ini langsung kehilangan jangkar utamanya.

Efek Domino Ekonomi: Lebih dari Sekadar Kamar Kosong

Advertisement

Artikel Terkait

Bongkar Borosnya MBG, Kepala BGN: 44 Triliun Uang Rakyat Kami Selamatkan 

Bongkar Borosnya MBG, Kepala BGN: 44 Triliun Uang Rakyat Kami Selamatkan 

Transformasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2.0 dibongkar habis. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap borok pengelolaan anggaran lama yang membuat APBN bocor untuk operasional, bukan untuk piring.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer