RADARJOGJA – Penutupan sebagian pemerintahan (shutdown) di Amerika Serikat pada 1 Oktober 2025 telah memicu kekhawatiran akan dampak negatif terhadap ekonomi global, termasuk Indonesia.
Meskipun Partai Republik memegang kendali pemerintahan, mereka belum mampu mengesahkan rancangan anggaran karena membutuhkan dukungan minimal 60 suara di Senat.
Kondisi ini menimbulkan kebuntuan politik, di mana Partai Demokrat memanfaatkan situasi tersebut untuk menekan pemerintah agar mencabut pemangkasan dana Medicaid serta memperpanjang insentif pajak bagi layanan kesehatan.
Kemudian Shutdown AS dapat menyebabkan penundaan operasional lembaga pemerintah yang mengawasi ekspor-impor, bea cukai, dan izin impor-ekspor, sehingga tekanan ke rantai pasok global meningkat.
Sementara itu, lembaga riset CSIS menyebut bahwa pembekuan operasional pemerintah AS bisa memperlambat kesepakatan bilateral dengan negara lain, termasuk Indonesia, khususnya dalam perdagangan dan investasi.
Investor global cenderung merespons ketidakpastian politik dan ekonomi AS dengan menarik sebagian investasi dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.
Di sisi lain, volatilitas nilai tukar rupiah juga berpotensi meningkat.
Shutdown ini juga menyebabkan tertundanya penerbitan data ekonomi AS seperti laporan ketenagakerjaan, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.
Hal itu menyulitkan bank sentral dan pelaku pasar di banyak negara, termasuk Indonesia, untuk membuat keputusan kebijakan yang tepat.
Pemerintah Indonesia dan otoritas keuangan kemungkinan akan memperkuat basis ekonomi domestik melalui stimulus fiskal, percepatan konsumsi dalam negeri, serta kebijakan moneter adaptif agar tidak terlalu bergantung pada fluktuasi eksternal.
Selain itu, Indonesia telah terlibat dalam pembicaraan tarif perdagangan dengan AS, dan jendela negosiasi itu bisa menjadi alat mitigasi selama periode ketidakpastian.
Penulis: Ni Made Shinta Apriliayani
