Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Digitalisasi Penyerahan DIPA dan TKD APBN 2024 ke Lingkup DIY

W
DIPA: Gubernur DIY Hamengku Buwono X bersama Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan DIY Agung Yulianta di Kompleks Kepatihan Selasa (5/12). (WINDA ATIKA IRA P/RADAR JOGJA)
DIPA: Gubernur DIY Hamengku Buwono X bersama Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan DIY Agung Yulianta di Kompleks Kepatihan Selasa (5/12). (WINDA ATIKA IRA P/RADAR JOGJA)

HB X: Bagian Dari Proses Smart Province


Advertisement

JOGJA - Pemprov DIY resmi menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 25,82 triliun dari pemerintah pusat. Sebagai tindak lanjut, DIPA dan Daftar Alokasi TKD 2024 diserahkan kepada pimpinan satuan kerja (satker) dan para bupati/wali kota di lingkup DIY. 

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, proses penyerahan DIPA 2024 kali ini dilakukan secara digital. 

Gubernur DIY Hamengku Buwono (HB) X mengatakan penyerahan DIPA sudah dilakukan melalui proses digitalisasi, semenjak dari perencanaan, penganggaran, sampai proses penandatanganan yang dilakukan secara elektronik.  

Advertisement

Selanjutnya, penyerahan DIPA dan TKD tahun anggaran 2024 juga akan dilakukan secara digital kepada bupati/wali kota dan seluruh satuan kerja di DIY. Hal tersebut, menandai pergeseran paradigma lama, menjadi era digital baru yang modern dan lebih simpel. 

"Ya dengan teknologi itu bagi kami juga lebih memudahkan pekerjaan dan lebih bisa tidak hanya cermat ya. Tapi mengaplikasikannya itu juga menghemat waktu yang luar biasa," katanya di Kompleks Kepatihan Selasa (5/12/2023). 

Penyerahan DIPA 2024 dilakukan secara elektronik melalui proses digitalisasi menggunakan aplikasi Sakti atau Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Dari proses perencanaan penganggaran sampai proses penandatanganan DIPA. 

Advertisement

Dengan aplikasi tersebut, hanya melalui  empat proses tahapan saja dari sebelumnya 12 proses yang dinilai rumit. 

"Jadi kita juga dalam basis untuk smart province, dengan digitalisasi ini bagian dari proses itu. Jadi lebih mempercepat untuk semuanya menggunakan digital sebagai perangkat baru dalam kita membangun hubungan antara pusat dan daerah yang lebih praktis," ujarnya. 

 

Sementara Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan DIY Agung Yulianta mengatakan, dengan digitalisasi ini akan menjamin keamanan

data dan informasi serta sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). DIPA 2024 merupakan wujud dari green budgeting. 

"Dan semangatnya adalah simplifikasi, dengan digital lebih cepat prosesnya dari 12 tahapan menjadi 4 tahapan. Kemudian juga lebih aman dan yang paling penting lebih tepat dan akurat. Lebih dati itu dengan digital ini arsipnya administrasinya menjadi lebih tertib," katanya. 

Agung menjelaskan belanja negara tahun 2024 di DIY sebesar Rp 25,82 triliun, meningkat 12,08 persen dibandingkan APBN 2023. Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp15,30 triliun serta Transfer ke Daerah sebesar Rp10,52 triliun. 

Pun APBN 2024 akan memberikan dukungan fiskal untuk pembangunan regional di DIY melalui belanja pemerintah pusat pada bidang infrastruktur sebesar Rp5,91 triliun, bidang pendidikan sebesar Rp3,11 triliun, bidang kesehatan sebesar Rp1,87 triliun, bidang ketahanan pangan sebesar Rp0,2 triliun serta bidang hukum dan pertahanan keamanan sebesar Rp2,86 triliun. 

"Fokus Belanja Pemerintah Pusat diperuntukkan penguatan kualitas SDM dengan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, perbaikan sistem perlindungan sosial, dan sistem kesehatan," jelasnya 

Selain itu juga penuntasan infrastruktur prioritas antara lain perkuatan jalan daerah, bendungan, dan irigasi, transformasi ekonomi melalui hilirisasi SDA dan revitalisasi industri, reformasi birokrasi dan aparatur negara. Termasuk perbaikan gaji dan pensiun serta pelaksanaan Pemilu dan dukungan untuk Pilkada. 

"Dananya kita kawal betul supaya pemilunya berjalan lancar bukan hanya sukses untuk demokrasinya tapi penyelenggaraan juga sukses. Keuangannya juga mesti harus dipertanggungjawabkan, jadi kita fokus untuk mendukung supaya semuanya lancar," tambahnya. 

Pun Belanja Transfer ke Daerah dalam APBN 2024 meningkat 2,55 persen dibandingkan APBN 2023. Peningkatan TKD tersebut antara lain untuk dukungan penggajian PPPK Daerah terutama guru dan tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan publik di daerah, dukungan operasional sekolah, PAUD dan pendidikan kesetaraan, serta untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting. (wia/iwa) 

Advertisement
Editor : Iwa Ikhwanudin
Sumber : Radar Jogja

Artikel Terkait

Bank Sampah Berlian 08 Yogyakarta Olah Sampah Plastik Menjadi Bahan Bakar Alternatif

Bank Sampah Berlian 08 Yogyakarta Olah Sampah Plastik Menjadi Bahan Bakar Alternatif

Bank Sampah Berlian 08 di Kampung Tompeyan, Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta, mengembangkan inovasi pengelolaan sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif melalui teknologi pirolisis. Inovasi ini dimanfaatkan untu

Seniman Indonesia, Malaysia, dan Singapura Bersatu di Yogyakarta 2026

Seniman Indonesia, Malaysia, dan Singapura Bersatu di Yogyakarta 2026

Saksikan keajaiban kolaborasi seniman Indonesia, Malaysia, dan Singapura di Yogyakarta Oktober ini. Pertunjukan memukau yang membangkitkan kenangan warisan budaya bersama.

Lari Bukan Sekadar Olahraga, Kini Jadi Gaya Hidup Anak Muda

Lari Bukan Sekadar Olahraga, Kini Jadi Gaya Hidup Anak Muda

Lari kini menjadi gaya hidup anak muda, bukan sekadar olahraga. Komunitas lari, fun run, dan data Strava 2025 menunjukkan tren hidup sehat semakin berkembang di Yogyakarta dan kota lainnya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer