RADAR MALIOBORO - Sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada 20 Februari 2025, Dedi Mulyadi langsung mencuri perhatian publik dengan serangkaian kebijakan yang tidak biasa.
Dikenal dengan pendekatan yang cepat dan berani, Dedi mengusung berbagai ide yang memicu diskusi luas di masyarakat.
1. Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
Salah satu langkah awal yang diambil Dedi adalah menghapuskan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor.
Kebijakan ini berhasil meningkatkan pendapatan pajak secara signifikan, dengan peningkatan sebesar Rp 5,5 miliar dalam sehari setelah diterapkan.
2. Larangan Study Tour ke Luar Provinsi
Demi meningkatkan disiplin dan keselamatan siswa, Dedi melarang pelajar membawa motor ke sekolah dan melarang kegiatan study tour ke luar provinsi.
Ia menegaskan bahwa pelajar yang melanggar akan dikenakan sanksi.
3. Pembongkaran Tempat Wisata dan Pembebasan Lahan
Dedi juga mengambil langkah berani dengan membongkar beberapa tempat wisata yang dianggap tidak sesuai dan membebaskan lahan di sempadan sungai untuk kepentingan umum.
4. Larangan Berpacaran atau Bertamu Larut Malam
Untuk menjaga nilai-nilai budaya Sunda, Dedi menerapkan larangan berpacaran atau bertamu larut malam (di atas jam 9 malam) dengan sanksi adat seperti denda atau pengusiran sementara dari desa.
Baca Juga: BSSN dan Komdigi Komitmen Perkuat Sinergi dari Ancaman Siber
5. Penghapusan Aktivitas Pungli
Dedi juga mengambil langkah tegas dengan menghapus aktivitas pungutan liar (pungli) di berbagai sektor pemerintahan, sebagai bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan pendekatan Dedi Mulyadi yang berani dan inovatif dalam memimpin Jawa Barat.
Meskipun beberapa kebijakan menuai kontroversi, banyak pula yang mendapatkan dukungan karena dianggap membawa perubahan positif bagi masyarakat.
6. Pendidikan Karakter Berbasis TNI/Polri
Dedi Mulyadi meluncurkan program pendidikan karakter bekerja sama dengan TNI dan Polri.
Program ini ditujukan bagi siswa yang sulit dibina atau terlibat pergaulan bebas, dengan pembinaan di barak-barak khusus selama enam bulan tanpa mengikuti sekolah formal.
Tujuannya adalah memperkuat karakter dan kedisiplinan generasi muda.
7. Larangan Wisuda untuk Jenjang Non-Perguruan Tinggi
Dedi mengkritisi tradisi wisuda untuk jenjang TK, SD, SMP, dan SMA, yang dianggap membebani orang tua secara finansial.
Ia menegaskan bahwa wisuda seharusnya hanya dilaksanakan untuk lulusan perguruan tinggi.
8. Efisiensi Anggaran Pemerintah Daerah
Dedi memotong anggaran perjalanan dinas para ASN dan mengalokasikan dana tersebut untuk program yang lebih penting, seperti pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
9. Pembangunan 1.000 Rumah Apung
Sebagai solusi untuk daerah rawan banjir, Dedi mencanangkan pembangunan 1.000 rumah apung yang dapat menyesuaikan dengan kondisi air, sehingga warga tetap aman dan nyaman meskipun terjadi banjir.
Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan pendekatan Dedi Mulyadi yang berani dan inovatif dalam memimpin Jawa Barat.
Meskipun beberapa kebijakan menuai kontroversi, banyak pula yang mendapatkan dukungan karena dianggap membawa perubahan positif bagi masyarakat. (Adinda Fatimatuzzahra)
Editor : Meitika Candra Lantiva