JAKARTA – Laju deforestasi di Indonesia meningkat drastis sepanjang 2025.
Lembaga pemantau lingkungan Auriga Nusantara mencatat 433.751 hektare hutan hilang akibat aktivitas manusia, naik hampir dua kali lipat dibandingkan 261.575 hektare pada 2024.
Angka ini menjadi yang tertinggi dalam delapan tahun terakhir dan berpotensi menjadikan Indonesia "juara deforestasi tropis dunia".
Data tersebut dirilis berdasarkan analisis satelit resolusi tinggi dan verifikasi lapangan di 49.000 hektare hutan tersebar di 16 provinsi.
Chairman Auriga Nusantara, Timer Manurung, menegaskan bahwa peningkatan ini terjadi secara terencana melalui konsesi pemerintah, termasuk perluasan perkebunan sawit, tambang, dan program food estate untuk swasembada pangan dan energi.
"Deforestasi ini menggambarkan ketidakpedulian terhadap lingkungan di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," ujar Timer, seperti dikutip BBC Indonesia.
Provinsi dengan deforestasi tertinggi adalah Kalimantan Tengah, yang melonjak dari 33.389 hektare (2024) menjadi 56.999 hektare (2025).
Deforestasi juga meluas di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sumatra, dan Aceh.
Sebagian besar kerusakan terjadi di area konsesi pemerintah.
Sekitar 44% deforestasi berada di kawasan yang dialokasikan untuk izin usaha, termasuk hutan cadangan pangan.
Contohnya, 13.455 hektare hilang di hutan cadangan pangan Kalimantan Tengah.
Gambar satelit yang beredar menunjukkan hamparan lahan gundul luas di Kalimantan yang kini berubah menjadi perkebunan sawit.
Sementara itu, foto Presiden Prabowo berpidato menjadi sorotan publik di media sosial, mengaitkan kebijakan ekonomi dengan dampak lingkungan.
Aktivis dan warganet di platform X (Twitter) khawatir akan dampak jangka panjang.
Banyak yang memprediksi peningkatan bencana alam seperti banjir dan longsor, terutama di wilayah rawan seperti Sumatra dan Kalimantan yang belum pulih dari kerusakan sebelumnya.
"Kalau nanti ada bencana lagi, rakyat berhak menyalahkan pemerintah yang membiarkan perusakan alam," tulis salah satu netizen.
Selain itu, hilangnya habitat mengancam satwa liar langka.
Kritik juga muncul terhadap penegakan hukum yang dinilai lemah terhadap pelaku perusakan hutan, sementara pelanggaran kecil terhadap satwa dilindungi justru ditindak tegas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau Istana terkait laporan Auriga.
Pemerintah sebelumnya menekankan program food estate dan swasembada pangan sebagai prioritas untuk ketahanan nasional.
Auriga merekomendasikan agar Presiden Prabowo menerbitkan peraturan presiden yang melindungi seluruh hutan alam tersisa, di mana pun lokasinya, guna mencegah Indonesia semakin kehilangan "paru-paru dunia".
Deforestasi adalah hilangnya tutupan hutan secara permanen akibat penebangan atau alih fungsi lahan.
Di Indonesia, hutan tropis berperan vital menyerap karbon, mengatur iklim, dan mencegah banjir.
Bagi masyarakat Yogyakarta dan Jawa, dampaknya tidak langsung tapi nyata: perubahan iklim global bisa memperburuk musim kemarau panjang, banjir bandang, dan menurunnya kualitas udara.
Selain itu, hilangnya biodiversitas berpotensi mengganggu rantai pasok ekowisata dan pertanian berkelanjutan yang menjadi andalan Daerah Istimewa Yogyakarta. (iwa)
(Laporan Auriga Nusantara, BBC Indonesia, Reuters, dan pantauan media sosial)
Editor : Iwa Ikhwanudin