MANILA – Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr secara resmi mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional selama satu tahun penuh.
Langkah ini diambil menyusul risiko gangguan pasokan minyak akibat konflik di Timur Tengah yang semakin memanas, terutama ancaman penutupan Selat Hormuz.
Menurut pernyataan pemerintah Filipina, negara tersebut mengandalkan impor bahan bakar hingga 90 persen dari kebutuhan nasional.
Cadangan bahan bakar saat ini hanya cukup untuk 45 hari, sehingga pemerintah berupaya mengamankan tambahan 1 juta barel minyak untuk memperkuat stok.
Harga minyak dunia pun sudah naik sekitar 25 persen sejak eskalasi konflik dimulai.
Deklarasi darurat ini memberi wewenang khusus kepada pemerintah untuk melakukan pengadaan bahan bakar dan produk petroleum secara cepat, mengawasi rantai pasok, serta menerapkan langkah-langkah penghematan termasuk rasionalisasi jika diperlukan.
Sebuah komite khusus juga dibentuk untuk memantau pergerakan, distribusi, dan ketersediaan barang esensial seperti bahan bakar, makanan, dan obat-obatan.
“Langkah ini diperlukan untuk menjamin keamanan energi nasional di tengah ancaman imbas dari luar,” ujar sumber pemerintah Filipina, seperti dikutip dari pengumuman resmi.
Deklarasi ini menuai reaksi keras dari masyarakat.
Beberapa hari sebelumnya, pihak Istana Malacañang sempat menyatakan tidak ada krisis energi.
Kini, banyak warga menuding pemerintah telah “berbohong” dan ada krisis kepemimpinan.
“Baru kemarin mereka bilang tidak ada krisis, sekarang malah darurat. Siapa yang harus kami percaya?” tulis salah satu warganet Filipina di media sosial.
Darurat energi berpotensi memicu kenaikan harga bahan bakar, listrik, dan barang kebutuhan pokok.
Proyeksi inflasi bisa mencapai 5-7 persen, sementara risiko pemadaman listrik (blackout) dan gangguan distribusi makanan menjadi perhatian utama.
Filipina sebagai negara importir energi di Asia Tenggara rentan terhadap gejolak global.
Selain mencari pasokan alternatif dari Amerika Serikat dan Australia, pemerintah juga didorong mempercepat pengembangan energi terbarukan agar ketergantungan impor bisa dikurangi hingga 40 persen dalam jangka panjang.
Keputusan Marcos Jr ini menjadi sinyal awal bagi negara-negara importir energi lain di kawasan.
Beberapa analis menilai ini bisa mendorong kerja sama regional untuk diversifikasi sumber energi dan memperkuat ketahanan menghadapi ketidakpastian geopolitik.
Saat ini, pemerintah Filipina sedang mempercepat negosiasi dengan mitra internasional untuk menjamin pasokan stabil.
Masyarakat diimbau tetap tenang namun mulai menghemat energi dan mempersiapkan stok kebutuhan pokok. (iwa)
Editor : Iwa Ikhwanudin