Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ajukan Sertifikat Halal, UMKM Bisa Datangi KUA

G
Salah satu pelaku UMKM di Jogjakarta. Mereka masih butuh bantuan pemerintah untuk berkembang.
Salah satu pelaku UMKM di Jogjakarta. Mereka masih butuh bantuan pemerintah untuk berkembang.

 


Advertisement

RADAR MALIOBORO – UMKM yang ingin mendapat sertifikasi halal bisa mendatangi kantor urusan agama (KUA) setempat. Kemudian tim Proses Produk Halal (PPH) akan melakukan verifikasi atas apa yang diajukan.

Setelah itu akan dilakukan pemeriksaan produk oleh lembaga pemeriksa halal. Kemudian dilakukan fatwa oleh MUI. “Semuanya tidak ada biaya yang dibebankan kepada pelaku usaha. Semua biaya sudah ditanggung oleh pemerintah,” jelas Kepala Kantor Kemenag Bantul Ahmad Shidqi Kamis (15/2).

Ia menjelaskan, prosedur mendapatkan sertifikat halal dimulai dari UMKM mendatangi KUA untuk meminta pendampingan sertifikasi halal. Lalu dari tim PPH akan memverifikasi atas apa yang diajukan UMKM. Ketika itu sudah sesuai dengan regulasi, lalu dicek apakah produknya adalah self declared atau bukan.

Advertisement

Self declared berarti produk yang dihasilkan oleh UMKM itu murni dari hal-hal yang tidak berbau daging. Seperti bahan dasar tumbuhan misalnya gorengan. “Kemudian yang berbahan dasar daging nanti akan dikaji lagi, ke mana pelaku usaha ini membeli daging dan bagaimana prosesnya,” ungkapnya.

Produk yang self declared tidak memerlukan kajian ulang terkait dengan status halalnya. Seperti produk dalam olahan-olahan makanan yang berbahan nabati. Setelah semua bentuk verifikasi ini dilalui oleh pelaku usaha, kemudian sertifikasi halal akan diajukan oleh Kemenag Bantul untuk dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Advertisement

Kemenag Bantul telah memfasilitasi sekitar 6.203 sertifikat halal bagi UMKM Bantul hingga akhir 2023. Jumah tersebut terbit dari total pemohon 7.103 UMKM.

Menjelang akhir tahun 2024, Kemenag RI menginstruksikan agar semakin banyak UMKM yang memiliki sertifikasi halal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Di mana pada 17 Oktober 2024 mendatang para pelaku UMKM di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. “Terkait dengan sanksi terhadap kepada UMKM yang belum punya sertifikasi halal, nanti kami masih menunggu regulasinya seperti apa,” kata Ahmad. (tyo/pra)

Advertisement

Artikel Terkait

Berawal dari Pengalaman Ngekos, Putri Raup Peluang Usaha Buah Potong Rp 5 Ribu

Berawal dari Pengalaman Ngekos, Putri Raup Peluang Usaha Buah Potong Rp 5 Ribu

Terinspirasi pengalaman saat ngekos, Putri mengembangkan usaha buah potong praktis dengan harga Rp 5.000 per kemasan. Ide sederhana yang jadi peluang bisnis.

KUR Tembus Rp260 Triliun, Empat Juta Debitur Terjangkau hingga Oktober 2026

KUR Tembus Rp260 Triliun, Empat Juta Debitur Terjangkau hingga Oktober 2026

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp260,8 triliun hingga 21 Oktober 2026. Pembiayaan tersebut telah menjangkau sekitar empat juta debitur, termasuk 1,6 juta debitur baru, menurut data Kementerian Usaha Mikro,

QRIS Antarnegara Raih Penghargaan Global, Transaksi Lintas Negara Tembus Triliunan Rupiah

QRIS Antarnegara Raih Penghargaan Global, Transaksi Lintas Negara Tembus Triliunan Rupiah

QRIS Antarnegara Indonesia meraih 50-in-5 Awards 2026 kategori kolaborasi. Hingga Juli 2026, transaksi lintas negara mencapai triliunan rupiah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer