SPBU Mijahan Gunungkidul Minta Maaf Usai Tolak Isi Pertalite Ambulans SAR Sadeng
GUNUNGKIDUL - Puluhan armada mobil ambulans mendatangi SPBU Mijahan yang berlokasi di Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul. Kedatangan rombongan pengemudi ini bertujuan meminta klarifikasi atas insiden penolakan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite.
Aksi penyampaian aspirasi secara bersama-sama tersebut berlangsung pada Sabtu sore. Peristiwa ini memuncak setelah sehari sebelumnya salah satu ambulans operasional milik pelayanan masyarakat mendapatkan penolakan saat hendak mengisi BBM.
Kejadian berawal pada Jumat malam ketika ambulans berpelat merah milik SAR Wilayah 1 Sadeng bermaksud membeli Pertalite. Walaupun pengemudi telah menunjukkan kode batang resmi, petugas operator di lapangan tetap menolak memberikan layanan pengisian.
Perwakilan Persatuan Driver Ambulance Gunungkidul, Budi Setiyanto, sangat menyesalkan munculnya kejadian tersebut. Ia menilai pelayanan yang diberikan SPBU Mijahan sangat berbeda dibandingkan dengan fasilitas pengisian BBM lainnya di wilayah Gunungkidul.
Budi menjelaskan bahwa para pengemudi sengaja datang langsung untuk meminta penjelasan secara resmi dari manajemen SPBU. Mereka ingin mengetahui alasan pasti di balik keputusan penolakan yang diterapkan oleh petugas pengisian saat itu.
Selain permasalahan teknis penolakan Pertalite, para pengemudi juga menyoroti sikap serta komunikasi petugas operator. Sikap petugas di lapangan dinilai memicu kesalahpahaman yang seharusnya tidak perlu terjadi.
Pihak asosiasi pengemudi berharap setiap petugas di SPBU memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan santun. Penjelasan mengenai regulasi pengisian BBM bersubsidi semestinya disampaikan secara jelas, terutama kepada armada pelayanan darurat masyarakat.
Di sisi lain, Budi tidak menampik bahwa kendaraan dinas milik pemerintah yang menggunakan pelat merah memiliki regulasi khusus. Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi memang diatur dalam regulasi tata kelola energi nasional.
Namun, ia menegaskan pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai pengecualian bagi armada pelayanan publik. Ambulans dan kendaraan penanganan bencana seharusnya mendapatkan prioritas demi kelancaran tugas kemanusiaan.
Perselisihan paham tersebut akhirnya dapat diselesaikan setelah perwakilan pengemudi ambulans bermediasi langsung dengan pihak pengelola SPBU Mijahan. Pertemuan silaturahmi tersebut menghasilkan titik temu serta kesepakatan bersama.
