JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengembangkan sistem pelacakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengintegrasikan data titik panas dengan informasi kepemilikan serta perizinan lahan. Sistem tersebut memungkinkan pemerintah menelusuri wilayah kebakaran hingga mengetahui perusahaan atau pihak yang memiliki izin pengelolaan lahan.
Berdasarkan pemantauan GIS BNPB dan satelit NASA FIRMS hingga Minggu (8/11/2026) pukul 18.00 WIB, tercatat sebanyak 2.529 titik panas dan 976 titik api. Total luas keseluruhan area terbakar mencapai 5.335 hektare, dengan luas yang terpantau belum padam sekitar 1.925 hektare.
Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan jumlah titik panas tertinggi, yakni 443 titik. Posisi berikutnya ditempati Papua Selatan dengan 427 titik dan Sulawesi Tenggara sebanyak 279 titik. Sementara itu, berdasarkan luasan area terbakar, Kalimantan Tengah mencatat 1.098 hektare, Papua Selatan 830 hektare, dan Sulawesi Tenggara 566 hektare.
Pengembangan sistem ini dilakukan di tengah masih berlangsungnya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Papua Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan pengembangan sistem tersebut dalam rapat terbatas mengenai penanganan karhutla pada (9/11/2026).
Melalui integrasi data spasial, BNPB dapat memantau perkembangan titik panas (hotspot) dan luasan area terbakar sekaligus mencocokkannya dengan informasi Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan Lahan (HPL), serta konsesi kehutanan dan perkebunan.
Pemetaan juga menemukan indikasi perusahaan membuka lahan dengan cara dibakar di sejumlah wilayah konsesi di papua Selatan.
BNPB telah mengkalim tiga perusahaan yang dianggap turut berperan dalam proses pembukaan lahan. Namun, temuan awal melalui pemetaan spasial tersebut masih memerlukan verifikasi langsung di apangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.
BNPB telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, dan Polri untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Data pemetaan juga direncanakan dibagikan kepada kementerian dan lembaga terkait sebagai bahan pengawasan serta penegakan hukum.
Pengembangan sistem ini diharapkan tidak hanya membantu mempercepat pemadaman, tetapi juga memperkuat pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang.
