
RADAR MALIOBORO - Inovasi pada sektor digitalisasi keuangan terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DIJ. Salah satunya adalah dengan membentuk tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DIJ Wiyos Santoso mengatakan, dibentuknya TP2DD bertujuan untuk mempercepat digitalisasi daerah. Dengan mendorong transaksi elektronik yang dapat meningkatkan transparansi keuangan. Serta mendukung pemaparan digital transaksi pada masyarakat.
"Kita terus gencarkan transaksi secara online dan real time. Itu termasuk dalam tugas TP2DD," katanya kemarin (18/12).
Wiyos merinci, segenap dinas dan instansi juga telah menerapkan sistem pembayaran digital pada beberapa sektor. Seperti pajak, retribusi, hingga belanja pemerintah yang terakomodasi dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
"Pembayaran lewat aplikasi dan memudahkan orang-orang yang berada di luar kota, tidak harus ke kantor secara langsung," lontarnya.
Masyarakat hingga dinas yang terbiasa menggunakan digitalisasi transaksi, akan mendukung tata kelola dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan. Selain itu, bisa mewujudkan sistem keuangan yang inklusif dan meningkatkan integritas ekonomi, serta keuangan digital nasional.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI DIJ Ibrahim mengungkapkan, konsistensi, inovasi, dan sinergi TP2DD bersama para stakeholder lainnya diperlukan untuk terus mendukung akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). "Pemda DIJ terus mendorong pemanfaatan sistem pembayaran terkini, termasuk QRIS dan KKPD," ungkapnya.
Ibrahim menilai, berbagai langkah akselerasi atau perbaikan perekonomian DIJ sudah semakin membaik. Beberapa subsektor seperti penggunaan QRIS juga terus tumbuh dan menguat pasca-pandemi.
"Kita terus optimalkan digitalisasi transaksi yang cepat, mudah, murah, dan aman untuk masyarakat agar bertransaksi secara inklusif," tandasnya. (iza/eno)


