Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset, DPR Masih Tunggu Hal Ini

M
Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset.
Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset.


RADAR JOGJA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai langkah strategis memberantas korupsi di Indonesia, Kamis (1/5/2025).


Advertisement

Namun, DPR RI hingga kini belum memasukkan RUU tersebut dalam Prolegnas Prioritas 2025.


Komitmen Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa RUU Perampasan Aset merupakan instrumen penting untuk memerangi praktik korupsi secara efektif dan efisien.

Advertisement

Menurutnya, RUU ini akan membantu negara dalam mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal tanpa harus menunggu proses pidana selesai.

"RUU ini sangat penting sebagai lex specialis (hukum khusus, Red) untuk menutup celah hukum dalam pengembalian aset hasil kejahatan," ujar Prabowo.

Dalam peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta pada Kamis (1/5/2025), Prabowo mengaku mendukung Undang-undang Perampasan Aset segera disahkan.

Advertisement

"Saya mendukung, Undang-undang Perampasan Aset, saya mendukung! Enak saja sudah nyolong nggak mau kembalikan aset, gue tarik lagi deh itu. Setuju? bagaimana kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?," teriak Prabowo lantang dalam pidatonya itu.

DPR Belum Masukkan dalam Prolegnas Prioritas

Meskipun RUU Perampasan Aset telah diajukan oleh pemerintah, DPR RI memutuskan untuk tidak memasukkannya dalam Prolegnas Prioritas 2025.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Sturman Panjaitan menjelaskan bahwa RUU ini memerlukan kajian lebih dalam. 

"Perlu kajian yang mendalam dan detail agar tidak berbenturan dengan UU yang lain," katanya dikutip dari Metro TV.

Namun, Sturman menegaskan bahwa RUU tersebut tetap akan dibahas meskipun tidak menjadi prioritas utama.


Harapan dari Berbagai Pihak

Berbagai pihak, termasuk akademisi dan lembaga swadaya masyarakat, mendesak agar RUU Perampasan Aset segera dibahas dan disahkan.

Zaenur, peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), berharap Presiden Prabowo dapat memerintahkan partai-partai koalisi untuk memprioritaskan RUU ini agar dapat masuk dalam Prolegnas.

"Tanpa itu, tidak akan ada lompatan yang berarti dalam pemberantasan korupsi," ujarnya. 


Meskipun Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmennya terhadap RUU Perampasan Aset, DPR RI masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah sebelum memasukkan RUU tersebut dalam Prolegnas Prioritas

Diharapkan, dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, RUU ini dapat segera dibahas dan disahkan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. (Anicetus Awur)

Advertisement
Editor : Meitika Candra Lantiva
Sumber : Beragam Sumber

Artikel Terkait

Investasi Raksasa Tiongkok Masuk, Polindra Siap Jadi Pusat Riset Smart City dan Manufaktur

Investasi Raksasa Tiongkok Masuk, Polindra Siap Jadi Pusat Riset Smart City dan Manufaktur

Investasi Raksasa Tiongkok Masuk Raksasa Tiongkok MasukInvestasi Raksasa Tiongkok Masuk

Dasco Buka Suara soal Dukungan Jadi Calon Wapres Pengganti Gibran, Tegaskan Hormati Hak Presiden

Dasco Buka Suara soal Dukungan Jadi Calon Wapres Pengganti Gibran, Tegaskan Hormati Hak Presiden

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan sikapnya untuk menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming ke MPR RI. 

Pakai Bahasa Jawa di Sidang Parlemen, Politikus Malaysia Minta Prabowo Jangan Anggap Enteng Karhutla

Pakai Bahasa Jawa di Sidang Parlemen, Politikus Malaysia Minta Prabowo Jangan Anggap Enteng Karhutla

Anggota parlemen Malaysia Kalam Salan menggunakan bahasa Jawa untuk mendesak Presiden Prabowo menangani karhutla dan kabut asap lintas batas.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer