
RADAR MALIOBORO - Mahasiswa mendukung Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Fakultas Teknik (FT) Universitas Gadjah Mada (UGM) tentang larangan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di lingkungan Fakultas Teknik. Alasannya karena risih dengan perilaku tersebut.
"Mayoritas setuju karena kami juga telah risih dengan adanya hal tersebut," kata mahasiswa Jurusan Teknik Elektro angkatan 2020, Adfentya Birgita Selasa (19/12). Menurut dia, mahasiswa FT UGM sudah mengetahui jajaran birokrasi fakultas telah mengeluarkan surat edaran tentang larangan LGBT. SE tersebut memang tidak disosialisasikan tapi hanya dibagikan lewat sosial media ataupun dari mulut ke mulut antarmahasiswa.
Baca Juga: Nataru, Persewaan Motor di Jogja Laris Manis, Lebih Praktis dan Murah untuk Menjangku Objek Wisata
"Sebenarnya kalau mereka mau kaya gitu (LGBT) ya sudah sendiri aja, tidak usah dibawa ke kampus apalagi sampai berkoar koar di sosial media," ucap Adfentya. Diakuinya sempat kejadian seorang kaki-laki yang menyerupai perempuan masuk ke kamar mandi perempuan. "Beberapa waktu lalu orang yang bersangkutan masuk ke toilet yang itu untuk gender perempuan, sedangkan orangnya mempunyai gender yang lain (laki- laki). Jadi ada mahasiswi yang merasa risih terus melaporkan ke pihak dekanat FT.”
Kejadian-kejadian lain perihal dugaan LGBT di lingkungan fakultas tersebut juga sudah banyak tersebar di sosial media. Sikap birokrasi Fakultas Teknik UGM dengan pengeluaran surat edaran tersebut dinilai sudah tepat. Pihak kampus memang harus bertindak dan melakukan imbaun apa lagi di wilayah kampus.
Pada Surat Edaran nomor 248011g2/UN1/FTK/I/KM/2023 tentang larangan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di lingkungan Fakultas Teknik yang ditandatangani oleh Dekan FT UGM, Prof Selo, pada 1 Desember berisikan beberapa poin penting. Kesimpulan dari isi surat edaran tersebut adalah poin pertama berisikan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada menolak dan melarang aktivitas dan penyebarluasan LGBT bagi seluruh Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan norma yang berlaku di Indonesia.
Dalam poin kedua berisi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada bisa memberikan sanksi hingga maksimal terhadap dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan yang terbukti memiliki perilaku dan/atau melakukan penyebarluasan paham, pemikiran, sikap, dan perilaku yang mendukung LGBT. (cr5/pra)

