Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPU Buka Pendaftaran KPPS, Ada Dua Syarat Utama

NI
KPU Sleman
KPU Sleman

SLEMAN - Sehat dan paham teknologi informasi jadi syarat saat rekrutmen petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). itu belajar dari pengalaman pemilu 2019 lalu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman bakal melakukan seleksi ketat.


Advertisement

Komisioner KPU Sleman Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Huda Al Amna mengatakan, dalam rekrutmen petugas KPPS itu ditekankan dua isu penting. Yakni tentang kondisi kesehatan calon petugas dan kemampuan teknologi informasi atau IT.

Huda menyebut, pentingnya isu kesehatan karena pihaknya tidak ingin mengulangi kejadian di Pemilu 2019 lalu. Saat itu ada ratusan petugas KPPS di Indonesia yang meninggal dunia karena kondisi kesehatannya tidak optimal.

Sementara terkait dengan penguasaan IT, menurutnya, diiperlukan karena kini KPU menggunakan aplikasi Sirekap. “Sehingga tentunya dibutuhkan petugas yang familiar dengan teknologi informasi dan peralatan yang mumpuni,” ujarnya, Rabu (6/12).

Advertisement

Di Sleman, setidaknya dibutuhkan sebanyak 24.199 petugas KPPS untuk 3.457 tempat pemungutan suara (TPS). Untuk honor bagi petugas KPPS di Pemilu 2024 ini. Adapun untuk jabatan ketua KPPS honor yang ditawarkan sebesar Rp. 1.200.000, kemudian anggota KPPS sebesar Rp. 1.100.000.  Lalu bagi petugas ketertiban atau personil satuan perlindungan masyarakat (satlinmas) honornya sebesar Rp. 700.000.

Di Magelang, syarat serupa juga diberlakukan. Ketua KPU Kabupaten Magelang Afiffuddin menuturkan, syaratnya memiliki ijazah minimal SLTA hingga surat keterangan bebas narkoba. Termasuk menyertakan surat keterangan sehat jasmani dan rohani.

Berkaca dari pemilu 2019 lalu, di Kabupaten Magelang ada satu petugas KPPS yang meninggal dunia lantaran ada penyakit bawaan atau komorbid. Dia juga menekankan, masing-masing calon anggota KPPS harus membuat pernyataan.

Advertisement

"Bahwa dirinya tidak punya penyakit penyerta. Seperti penyakit menahun dan akan membahayakan jiwanya jika kelelahan," bebernya.

Peserta yang mendaftar juga akan dicek sebagai anggota partai politik (parpol) atau pendukung DPD. Hal itu dikarenakan tidak semua anggota parpol terdaftar di sistem informasi partai politik (sipol). Sehingga, peserta memang harus bebas dari kepentingan kepesertaan pemilu.

Menurut dia, ssetiap TPS membutuhkan tujuh orang KPPS. "Kalau dikalikan 4.407 TPS, jumlahnya menjadi 30.849 orang. Sebenarnya, syarat (jadi petugas KPPS) tidak jauh beda dengan PPS. Seleksinya pun hanya administrasi, tidak ada tes," ujarnya. (aya/inu/pra)

Advertisement
Editor : Heru Pratomo
Sumber : Radar Malioboro

Artikel Terkait

Alumni Untidar Salurkan Air Bersih dan Tanam 1.000 Pohon di Magelang

Alumni Untidar Salurkan Air Bersih dan Tanam 1.000 Pohon di Magelang

Keluarga Alumni Universitas Tidar (GANIDAR) menggelar Caring for Nation #7 di Magelang. Kegiatan meliputi penyaluran air bersih, penanaman 1.000 pohon, hingga aksi sosial bagi masyarakat dan petugas kebersihan.

Mahastupa Borobudur Dipugar, Yasti hingga Rekahan Batu Jadi Perhatian

Mahastupa Borobudur Dipugar, Yasti hingga Rekahan Batu Jadi Perhatian

Mahastupa atau stupa induk Candi Borobudur tengah menjalani konservasi. Pergeseran Yasti, pelapukan, rekahan, dan penggaraman menjadi perhatian.

Nonton Piala Dunia di Hotel Berbintang Cuma Rp 30 Ribu, Grand Artos Hotel & Convention Bidik Euforia Warga Magelang

Nonton Piala Dunia di Hotel Berbintang Cuma Rp 30 Ribu, Grand Artos Hotel & Convention Bidik Euforia Warga Magelang

General Manager Grand Artos Hotel & Convention Magelang Sugeng Sugiantoro

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer