Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Obwis Kaliurang Dilarang Jadi Tempat Kampanye

I
Penulis: Iwan Nurwanto❯
Dokumen Radar Jogja
Dokumen Radar Jogja

SLEMAN, Radar Malioboro - Dinas Pariwisata Sleman berupaya menghindari berbagai kegiatan berbau kampanye pada destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah.


Advertisement

Upaya itu dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran netralitas.

Kepala Bidang Promosi Wisata Dinas Pariwisata Sleman Kus Endarto mengatakan, pihaknya memang mengantisipasi kegiatan kampanye di destinasi wisata.

Meliputi kegiatan penjaringan dukungan partai politik hingga pemasangan alat peraga kampanye (APK).
Adapun yang dihindari, khususnya pada destinasi-destinasi pariwisata yang dikelola pemerintah. Contohnya seperti Wisata Kaliurang dan Gardu Pandang Merapi.

Advertisement

Menurut Kus, kebijakan tersebut juga akan berlaku selama periode kampanye Pemilu 2024. Terhitung dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 mendatang.


“Sedapat mungkin kami menghindari kegiatan-kegiatan yang berpotensi melanggar netralitas di destinasi pariwisata yang ada di kabupaten Sleman, utamanya destinasi yang dikelola Pemkab Sleman,” ujar Kus saat dihubungi, Kamis (7/12).

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar menyampaikan, sesuai peraturan yang berlaku fasilitas umum dan fasilitas milik pemerintah memang tidak diperkenankan untuk kegiatan kampanye. Termasuk destinasi wisata yang dikelola pemerintah.

Advertisement

Adapun aturan terkait hal tersebut termuat dalam Keputusan KPU Sleman Nomor 176 tahun 2023 tentang Pemasangan APK di Pemilu 2024.

Serta Peraturan Bupati Nomor 68 tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye.


Arjuna membeberkan, bahwa pemasangan APK di sekitar destinasi wisata pun juga harus mematuhi regulasi jarak.

Yakni tidak boleh dipasang minimal 15 meter dari lokasi destinasi.


Dia pun memastikan, bahwa selama masa kampanye ini pihaknya juga meminta agar peserta pemilu untuk taat administrasi.

Salah satunya wajib mengajukan izin kepada kepolisian jika melaksanakan kegiatan kampanye.

“Di destinasi tidak boleh (kampanye) karena masuk fasilitas umum, apalagi yang dikelola pemerintah. Kalau swasta harus ijin ke pengelola destinasi wisata,” ungkap Arjuna. (inu/bah)

Advertisement

Artikel Terkait

LokaLogi Project dari Rakit Studio Gelar Workshop Bersama UMKM Margoluwih, Dorong UMKM Naik Kelas

LokaLogi Project dari Rakit Studio Gelar Workshop Bersama UMKM Margoluwih, Dorong UMKM Naik Kelas

Upaya meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus dilakukan melalui penguatan kemampuan branding dan pemasaran digital. Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Workshop Digital Marketing..

Tragedi Dini Hari di Gamping Sleman: Warga Gunungkidul Meninggal Tertemper Kereta BBM

Tragedi Dini Hari di Gamping Sleman: Warga Gunungkidul Meninggal Tertemper Kereta BBM

Pria berinisial EY (35) asal Gunungkidul meninggal usai tertemper kereta api pengangkut BBM di rel kawasan Gamping, Sleman, Kamis (5/11) dini hari. Polisi masih mendalami penyebab pasti kejadian.

Kronologi Penemuan Jasad Lansia Berumur 89 Tahun di Persawahan Godean Sleman, Ada Luka Bakar

Kronologi Penemuan Jasad Lansia Berumur 89 Tahun di Persawahan Godean Sleman, Ada Luka Bakar

Seorang pria 89 tahun warga Godean, Sleman, ditemukan tewas di persawahan dengan luka bakar di bagian pinggang ke bawah. Polisi masih mendalami penyebabnya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer